JAKARTA - Dewan Pakar Gerakan Solidaritas Nasional (GSN) Muhammad Sirod yang mengasuh Taskforce Kewirausahaan mengkritik ambisi Kementerian Pertanian (Kementan) untuk menguasai BUMN Pangan. Ia berpendapat, pemerintahan Prabowo-Gibran justru ingin memisahkan urusan bisnis (pelaku) dengan regulator (pemerintah) dengan mendirikan Danantara.

Jebolan HIPMI yang kini juga menjabat Ketua Himpunan Pengusaha Pribumi Jakarta Timur ini juga mengkhawatirkan bila BUMN yang dikuasai Kementan hanya akan menjadikan perusahaan berplat merah ini tidak leluasa menjalankan fungsi sinerginya dengan kementerian dan lembaga lain. "Pasti nanti ada perasaan ewuh-pakewuh dari kementerian lain yang ingin kolaborasi dengan BUMN tersebut," ujar Sirod dalam keterangannya, Senin (25/11/2024).

Sirod mengungkapkan, BUMN saat ini tengah coba dibenahi secara strategik oleh Presiden Prabowo dan dibidani oleh tangan-tangan dingin yang memang mumpuni di dunia bisnis dan sekaligus pemerintahan, semisal Burhanudin Abdullah, Muliaman Hadad, Rosan Roslani, dll.

Baca Lainnya :

• Menurut United Stated Representatives, 25% Obat Beredar di Dunia adalah Palsu0
• Hutama Karya Terapkan AI Untuk Perencanaan Jalan Tol Trans Sumatera Yang Cepat, Tepat, Dan Efisien0
• Menko AHY: Bendungan Sidan, Proyek Strategis untuk Atasi Defisit Air di Wilayah SARBAGITA0
• Sejumlah Ruas Jalan Tol Trans Sumatera Tahap II Mulai Konstruksi0
• Pertamina Eco RunFest 2024 Salurkan Donasi Kemanusiaan untuk Palestina0

“Pak Prabowo saja tidak melibatkan unsur-unsur orang parpol di dalamnya, benar-benar teknokrat bisnis dan kewirausahaan. Jadi Pak Mentan, saya kira mesti tahan diri, jangan terlalu bersemangat untuk menjalankan amanah swasembada pangan yang memang berat ini," ujar Wasekjen HKTI ini.

Diketahui, Menteri BUMN Erick Thohir membuka diri kemungkinan beberapa BUMN Pangan berada di bawah Kementerian Pertanian. Ia pun berkaca pada optimalisasi fungsi BUMN melalui restrukturisasi yang ia lakukan selama ini. "Jadi ya, kalau BUMN BUMN ini sudah dianggap baik, banyak pihak melihat ini bisa dimaksimalkan lebih baik, ya kita terbuka," jelas Erick.

Menteri yang akrab dipanggil ET ini juga tetap menekankan bahwa soal penunjukkan direksi dan komisaris, merupakan wewenang Presiden RI Prabowo dan kepemilikan saham masih di bawah kementerian keuangan, kementerian BUMN sejatinya hanya bertugas mengelola saja.

Sebelumnya, Wakil Menteri Pertanian (Wamentan), Sudaryono mengusulkan Pupuk Indonesia dan Perum Bulog berada di bawah Kementerian Pertanian (Kementan). Dengan begitu, kata dia, koordinasi yang menyangkut kedua BUMN itu dapat dilakukan dengan mudah, demi percepatan pembangunan pertanian nasional.

Meski di bawah Kementan, Sudaryono mengatakan, tidak akan mengubah organisasi perusahaan plat merah tersebut. "Kementan perlu menjadi leading sector pangan, mulai dari hulu hingga ke hilir. Sebab, selama ini lembaga-lembaga di bidang pangan terkesan berjalan sendiri-sendiri," katanya dalam keterangan resmi, Jumat (27/9/2024).

"Kita ingin bagaimana, ini kita tidak mengubah organisasi. Intinya organisasi tetap ada di situ semua tapi 'Ketua Kelasnya' adalah Menteri Pertanian. Karena selama ini pupuknya yang ngurus Menteri BUMN, perdagangan pupuknya Menteri Perdagangan. Kemudian si petani yang ngurus pertanian. Begitu panen Bulog punya BUMN lagi. Kita tidak bisa perintah Bulog untuk menyerap hasil panen petani," cetus Sudaryono.