JAKARTA – Arah kebijakan pangan yang memihak terhadap kepentingan rakyat dan kedaulatan nasional menjadi salah satu titah Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin (2/12/2024). Presiden Prabowo turut mengutarakan sanjungannya terhadap implementasi langkah-langkah di bidang pangan selama 2024 ini yang merupakan kelanjutan program Presiden Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. 

"Saya merasakan di mana-mana rakyat merasa bahwa kita terus pada komitmen untuk selalu berpihak kepada rakyat, berpihak kepada kepentingan nasional. Kita melanjutkan dasar-dasar yang sudah diletakkan oleh Presiden sebelumnya. Terima kasih (atas) langkah-langkah kita di akhir tahun 2024, juga karena dukungan Presiden Joko Widodo sebelumnya, kita mampu mengatasi tahun ini yang tidak ringan karena kita hadapi El Nino sekaligus La Nina," papar Kepala Negara.

"Saya juga sampaikan terima kasih kepada tim Menko Pangan dan semua Menteri-Menteri yang berurusan dengan pangan. Kita dalam rapat terbatas terakhir beberapa hari yang lalu, saya mendapat paparan yang sangat menggembirakan, produksi pangan kita naik, cadangan pangan kita mungkin terbesar selama beberapa tahun ini. (Beras) yang ada di gudang kita, saya kira mendekati 2 juta ton dan sangat besar kemungkinan dan keyakinan saya tahun 2025, kita tidak akan impor beras lagi," sambungnya.

Baca Lainnya :

• AHY: Indonesia Kaya Potensi Ekraf yang Bisa Tingkatkan Perekonomian0
• 5 Produk UMKM yang Punya Potensi Besar Ekspor ke Inggris0
• Hub UMK Jakarta Raya Wujud Kontribusi PLN Dalam Pemberdayaan Ekonomi Lokal 0
• Presiden Prabowo Dorong Swasembada Pangan dan Ekonomi Biru Lewat Perikanan Budidaya0
• Susu: Sapi dan Sastra0

Atas capaian tersebut, Presiden Prabowo pun menghaturkan apresiasinya dan optimistis bahwa Indonesia akan bertambah kuat dari segi ketahanan pangan. "Apresiasi saya juga kepada Menteri Pertanian dan timnya, Bulog, Badan Pangan Nasional, semua unsur Menteri BUMN dan BUMN. Kita sekarang berada dalam posisi yang semakin kuat dan semakin ke depan, kita akan tambah kuat di bidang ini. Kita tidak nanti hanya bebas dari impor beras, tapi kita harus bebas dari impor semua komoditas pangan," tegas Presiden.

Mengamini komando Presiden tersebut, Kepala NFA Arief Prasetyo Adi meyakini kondisi inflasi pangan sampai akhir 2024 ini akan stabil dan tidak akan begitu melonjak. "Pemerintah jelang akhir tahun sudah punya formula apa saja program yang akan dilaksanakan. Sepanjang tahun telah kita implementasikan dan Bapak Presiden Prabowo pun telah menetapkan program pangan di 2 bulan pertama di 2025," terang Arief di Jakarta pada Selasa (3/12/2024).

"Kita lihat inflasi pangan secara bulanan di November telah bertumbuh, dari sebelumnya -0,11 persen menjadi 1,07 persen. Untuk Desember, bantuan pangan beras total 220 ribu ton ke 22 juta PBP (Penerima Bantuan Pangan) akan kembali disalurkan Bulog. Setelahnya akan terus lanjut lagi di Januari dan Februari 2025, sehingga akan dapat pengungkit pertumbuhan inflasi beras pula," jelas Arief.

Adapun pemerintah telah berhasil mengendalikan tingkat inflasi pangan di setiap akhir tahun dalam 3 tahun terakhir belakangan. Menyadur data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat inflasi komponen harga bergejolak secara bulanan yang didominasi komoditas pangan pada Desember 2023 mengalami inflasi sebesar 1,42 persen.

Angka ini menurun dibandingkan inflasi pangan secara bulanan di Desember 2022 yang kala itu berada di 2,24 persen dan Desember 2021 di 2,32 persen. Sementara kondisi inflasi pangan secara bulanan yang terkini di November 2024 membaik di 1,07 persen.

Sementara kondisi inflasi beras dalam setiap akhir tahun cenderung stabil dan berada dalam koridor sesuai target pemerintah. Pada akhir 2022, tingkat inflasi beras berada di angka 2,30 persen dan merupakan tertinggi sepanjang tahun tersebut. Lalu pada akhir 2023 ada di 0,48 persen. Kendati begitu, beras mengalami deflasi pada November 2024 di angka 0,45.

Melalui program bantuan pangan (banpang) beras yang mulai digulirkan di Desember 2024 dan terus berlanjut pada Januari dan Februari 2025, pemerintah meyakini inflasi beras akan stabil dan terkendali kembali. Adanya penyesuaian jumlah PBP menjadi 16 juta untuk banpang beras tahun 2025 karena terdapat beberapa justifikasi.

Faktor pertama karena adanya penurunan persentase penduduk miskin. Menurut BPS, jumlah penduduk miskin pada Maret 2024 sebesar 25,22 juta orang. Ini menurun 0,68 juta orang terhadap Maret 2023 dan menurun 1,14 juta orang terhadap September 2022.

Selanjutnya demi mewujudkan program yang lebih tepat sasaran, perlu menggunakan data desil 1 dan 2 plus lansia tunggal dan perempuan KK (Kepala Keluarga) miskin. Jumlah data tersebut dalam P3KE (Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem) sebanyak 14 juta.

Di samping itu, terdapat pula program lainnya yang menyasar secara luas ke masyarakat di 2025 mendatang, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG). Program pengiring lainnya seperti Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras juga tetap akan dilaksanakan pemerintah di tahun depan. Targetnya pun ditambah menjadi 1,5 juta ton selama setahun. Dengan begitu, beras berkualitas baik dari Perum Bulog dengan harga terjangkau, dapat lebih mudah dijumpai masyarakat di pasaran.