Hendri Irawan

Pemimpin Redaksi porosbumi.com

Baca Lainnya :

• Simak Panduan Cara Mendirikan Koperasi0
• Hizbullah dan Israel Sepakat Gencatan Senjata Selama 60 Hari0
• SBY: Saya Punya Kewajiban Moral Menyukseskan Dua Agenda Besar Presiden Prabowo 0
• Politik Uang, OTT KPK, dan Netralitas ASN Jadi Sorotan0
• Potensi Kerugian Petani Rp3,23 Triliun, Mentan Sikat 27 Perusahaan Pupuk0

PELAKSANAAN pencoblosan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 telah berlangsung, pada Rabu (27/11/2024). Meski banyak rilis dan berita terkait hasil hitung cepat (quick qount) dari berbagai lembaga survei baik resmi maupun “tak resmi’ (bahkan dari tim sukses dari masing-masing kontestan yang berlaga) tentang siapa saja kandidat yang menang, tetap saja masyarakat daerah yang sudah menyumbangkan suaranya harus menunggu pengumuman resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Dalam pernyataannya kepada wartawan, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan pelaksanaan Pilkada serentak 2024 di seluruh Indonesia berlangsung aman dan kondusif. "Dari hasil pemantauan bersama melalui posko pengamanan, situasi secara umum masih relatif aman dan terkendali," ungkap Jenderal Sigit usai memantau langsung situasi terkini Pilkada di Posko Pengamanan Subden Denma Mabes TNI, Jakarta Pusat, Rabu (27/11).

Patut diakui, secara umum pelaksanaan pencoblosan Pilkada serentak 2024 berjalan lancar dan sangat kondusif. Namun ibarat pepatah, Tak Ada Gading yang Tak Retak. Pastinya Pilkada serentak 2024 juga meninggalkan secarik catatan yang kelak menjadi rekam jejak bagi perjalanan panjang bangsa Indonesia dalam merajut proses demokrasi. Apalagi, diketahui total daerah yang melaksanakan Pilkada serentak 2024 sebanyak 545 daerah dengan rincian 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota. Sebuah hajatan super besar yang banyak menguras energi, pikiran, tenaga dan tentunya biaya, termasuk di dalamnya mempertaruhkan harapan atau cita-cita besar.

Tentu banyak sekali dinamika yang berkembang selama proses Pilkada serentak 2024, mulai dari sebelum hari pencoblosan, pencoblosan hingga pasca pencoblosan ke depan, yang semua dinamika tersebut sebagai cermin harapan besar masyarakat di daerah akan sosok pemimpinnya kelak. Sosok pemimpin yang mampu membawa perubahan ke arah yang lebih baik, menyejahterakan, adil dan makmur bagi masyarakat di daerah.

Lazimnya sebuah kontestansi, di Pilkada serentak 2024 tentu ada pihak yang menang dan ada yang kalah, ada yang puas dan ada yang tidak puas, ada yang menerima bahkan bisa saja ada yang tidak menerima hingga mengajukan gugatan. Namun satu hal yang patut disadari, bahwa ke depan - pasca Pilkada serentak 2024, ada seabrek PR besar terutama harapan masyarakat di daerah yang mesti dipenuhi dan dituntaskan oleh para pemimpin daerah yang terpilih ini.  

PR besar dan harapan masyarakat di daerah ini mustahil bisa terwujud jika tidak ada komitmen dan partisipasi serta sinergi yang baik dari semua pihak (stakeholder) di daerah, terutama sekali pemerintah pusat. Peran sentral pemerintah pusat, dalam hal ini pemimpin nasional yang kini dipegang oleh Presiden Prabowo Subianto pastinya sangat dibutuhkan untuk bisa mengakselerasi kemajuan dan pembangunan di daerah yang muaranya terwujud Indonesia Emas 2045.

Akan ada banyak hal luar biasa yang bisa dicapai dengan mengakselerasi pembangunan daerah buah sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Di antaranya mampu meningkatkan pembangunan infrastruktur seperti air bersih, listrik, jalan, jembatan, irigasi, dan sarana publik lainnya yang diharapkan dapat menarik investor dan dunia usaha untuk semakin banyak menanamkan modalnya di daerah.

Sinergi pemerintah pusat dan daerah juga bisa mempercepat pengentasan kemiskinan dan membangun daerah tertinggal, meningkatkan sarana dan prasarana di daerah, meningkatkan pengelolaan potensi daerah dan daya saing daerah, termasuk mendorong pengembangan dunia usaha, pengembangan sumber daya manusia dan potensi-potensi lainnya. Bahkan, sinergi yang baik juga bisa meningkatkan ekosistem usaha di daerah. Di mana, penguatan badan usaha milik daerah (BUMD) terutama peran Bank Pembangunan Daerah (BPD) dalam penyediaan layanan yang mendukung digitalisasi pajak dan retribusi daerah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Bukan hanya program pemerintah daerah saja yang terbantu. Sinergi yang baik juga mampu mewujudkan program besar yang digulirkan Presiden Prabowo Subianto. Di mana, dalam berbagai kesempatan Presiden Prabowo senantiasa menegaskan ingin langsung bekerja, termasuk menunaikan janji-janji kampanyenya yang terangkum dalam 17 program prioritas dan 8 program hasil terbaik cepat. Presiden Prabowo berkeyakinan visi dan misinya bersama Wapres Gibran Rakabuming Raka dapat terwujud dengan menjalankan program-program prioritas tersebut.

Adapun 8 program hasil terbaik cepat itu, yakni memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil. Lalu, menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menurunkan kasus TBC 50 persen dalam lima tahun dan bangun RS lengkap berkualitas di kabupaten; mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional; membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten, dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi.

Kemudian, melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut; menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, dan tenaga kesehatan), TNI/Polri, dan pejabat negara; melanjutkan pembangunan infrastruktur desa, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menyediakan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan; serta mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke-23 persen.

Sementara 17 Program Prioritas yang dicanangkan, yakni swasembada pangan, energi, dan air; penyempurnaan sistem penerimaan negara; reformasi politik, hukum, dan birokrasi; pencegahan dan pemberantasan korupsi; pemberantasan kemiskinan; pencegahan dan pemberantasan narkoba; jaminan tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat: Peningkatan BPJS kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat.

Berikutnya, penguatan pendidikan, sains, dan teknologi, serta digitalisasi; penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif, penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas; menjamin pelestarian lingkungan hidup; menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani; serta menjamin rumah murah dan sanitasi untuk masyarakat desa dan rakyat yang membutuhkan.

Kemudian, melanjutkan pemerataan ekonomi, penguatan UMKM dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN); melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasiskan sumber daya alam (SDA) dan maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas- luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi; memastikan kerukunan antarumat beragama, kebebasan beribadah, dan perawatan rumah ibadah; serta pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olahraga.

Gebrakan Awal yang Diapresiasi dan Dikritik

Berbagai gebrakan awal Presiden Prabowo Subianto sejak dilantik 20 Oktober 2024, mendapatkan apresiasi masyarakat. Selain diapresiasi, di tengah gebrakan Prabowo tersebut juga muncul berbagai kritikan. Kritik di negara demokrasi memang sangat penting dan bisa menjadi vitamin, terlebih jika kritikan tersebut diarahkan pada hal-hal yang substansial. Bukan karena perbedaan pilihan politik atau suka dan tidak suka, apalagi tidak objektif dan mengada-ada.

Khusus untuk gebrakan yang diapresiasi, tentunya hal baik ini diharapkan juga menular ke para kepala daerah terpilih di Pilkada serentak 2024, sehingga tercipta sinergi dan harmonisasi dalam membangun Indonesia. Diketahui, gebrakan awal Prabowo yang menuai apresiasi mulai dari pembekalan Hambalang, retret Magelang hingga berbagai imbauan Prabowo agar para menteri Kabinet Merah Putih langsung bekerja, tidak korupsi hingga mewajibkan menteri dan wakil menteri untuk memakai mobil dinas produksi dalam negeri, Maung dari Pindad.

Tak hanya itu, Prabowo juga mengingatkan menteri dari parpol untuk tidak mencuri uang APBN, serta berkomitmen langsung tancap gas bekerja setelah pembekalan di Hambalang dan Magelang selesai. "Langkah-langkah Prabowo Subianto ini seolah ingin menjawab tingkat kepercayaan dan ekspektasi publik yang sangat besar terhadap pemerintahannya, sebagaimana tercermin dalam survei Indikator Politik yang menyatakan bahwa 85,3% masyarakat Indonesia yakin Prabowo akan bisa membawa Indonesia bergerak ke arah yang lebih baik," ungkap Pengamat politik Citra Institute Efriza, dikutip dari beritasatu.com.

Lebih dirincikan, gebrakan yang terjadi dalam 10 hari pertama kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto adalah pengungkapan kasus korupsi dengan 28 tersangka, yang menyebabkan kerugian negara mencapai Rp3,1 triliun. Salah satu kasus yang terungkap adalah korupsi yang melibatkan seorang tersangka dari PT Asset Pacific, yang diduga terlibat dalam penyalahgunaan izin ekspor minyak sawit mentah (CPO) dan produknya untuk periode 2021-2022, dengan kerugian negara mencapai Rp1 triliun.

Selain itu, terdapat tersangka korupsi anggota DPRD Solo, Kevin Fabiano, yang diduga terlibat dalam penyalahgunaan dana hibah NPCI sebesar Rp 122 miliar, serta penetapan lima tersangka dalam kasus yang melibatkan Ronald Tannur. Hal ini pun tentunya mendapatkan banyak respon positif dari masyarakat Indonesia. Lalu, pengungkapan dan penangkapan seorang pegawai dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang diduga terlibat dalam kasus perjudian online (Judol).

Gebrakan berikutnya, yakni Keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk menghapus atau melakukan pemutihan utang bagi UMKM, petani, dan nelayan berawal setelah beliau mendengarkan saran dan aspirasi dari berbagai pihak, terutama kelompok tani dan nelayan di seluruh Indonesia. Selanjutnya, kebijakan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 yang ditandatangani oleh Prabowo pada Selasa (5/11/2024).

“Pemerintah berharap dapat membantu saudara-saudara kita, para produsen yang bekerja di bidang pertanian, UMKM, dan sebagai nelayan yang merupakan produsen pangan yang sangat penting, mereka dapat meneruskan usaha-usaha mereka, dan mereka bisa lebih berdaya guna untuk bangsa dan negara,” ungkap Presiden Prabowo.

Tidak hanya itu, melalui Kementerian Pertanian dan lembaga lainnya, Presiden Prabowo juga terlihat berkomitmen membantu kesusahan petani. Teranyar, Menteri Pertanian Amran Sulaiman menindak tegas sejumlah eselon di Kementan dan 27 perusahaan pupuk yang terindikasi memalsukan pupuk hingga merugikan potensi pendapatan petani lebih dari Rp3 triliun.

Berikutnya, Presiden Prabowo melakukan perubahan pada struktur tugas dan fungsi sejumlah kementerian, salah satunya adalah memindahkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang sebelumnya berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian), kini langsung berada di bawah koordinasi Presiden Prabowo Subianto. Perubahan ini pun didasarkan pada Perpres (Peraturan Presiden) Nomor 139 Tahun 2024 tentang penataan tugas dan fungsi kementerian negara dalam Kabinet Merah Putih untuk periode 2024-2029.

Dalam lingkup global, Presiden Prabowo juga membuat gebrakan dengan bergabung dan diakuinya Indonesia sebagai salah satu dari 13 negara mitra BRICS. Meski demikian, Indonesia belum menjadi anggota penuh, dan Presiden Prabowo Subianto berkeinginan agar Indonesia dapat bergabung sebagai anggota tetap dalam kelompok BRICS. BRICS sendiri merupakan gabungan yang terdiri dari Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Secara keseluruhan, BRICS menyumbang sekitar seperlima dari perdagangan global. Salah satu alasan Presiden Prabowo Subianto ingin Indonesia menjadi anggota tetap BRICS adalah untuk mempertahankan prinsip gerakan non-blok yang dianut oleh Indonesia.